KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN TERKAIT PINJAM NAMA (NOMINEE) OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DALAM JUAL BELI TANAH MENURUT UNDANGUNDANG POKOK AGRARIA.

Wendy Irawan; Jelly Nasseri; Felicitas Sri Marniati

Authors

Wendy Irawan Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya
Jelly Nasseri Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya
Felicitas Sri Marniati Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Keywords:

Agreement Borrowing Name, Nominee

Abstract

Nominee agreements in buying and selling freehold land are prohibited according to applicable law. The phenomenon that occurs in society is that nominee agreements are still used by foreign citizens in buying and selling land. The formulation of the problem in this research is the legal consequences of a deed of agreement to borrow a name in the sale and purchase of land by a foreign citizen and what is the legal certainty of the deed of agreement regarding the borrowing of a name (nominee) by a foreign citizen (WNA) in the sale and purchase of land according to the Basic Agrarian Law. The legal theory used in this research is the theory of legal certainty by Jan Michiel Otto, the theory of legal consequences according to Soeroso. The method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal library research or secondary and tertiary sources of legal materials. The research approaches used are the statutory approach, conceptual approach, case approach and analytical approach, and legal material collection techniques are carried out by identifying ang inventorying positive legal rules, book literature, journals and order sources of legal material. The analysis out using legal interpretation, including Grammatical Interpretation and Historical Interpretation ang analogy legal construction methods. From the results results can be obtained that the the legal implication on the nominee agreement to the land agreement by WNA are null and void because it does not meet the requirements to the Article 1320 Number 4 of the KUH Perdata and conflicted with the principle of Nationalism as emphasized in Article 26 Paragraph (2) UUPA so that parties related to the land agreement based on a nominee agreement shall be subject to civil liability. The legal certainty about the nominee agreement by the WNA to the land agreement based on the UUPA is carried out in a preventive manner by establishing statutory regulations that prohibit nominee agreements in relation to land rights so as to protect foreign nationals from possible losses and fraud that could threaten the security of foreign investment in Indonesia

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Herman Soesangobeng, Filosofi, Asas Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria, Jilid 1, STPN Press, Jakarta, 2012.

Erleni dan Warmiya, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, 2014.

Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021.

Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Hukum Perjanjian sebagai Ius Constituendum (Lege Ferenda) dalam Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.

Maria S.W Sumarjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2005.

Maria SW. Sumardjono, Alternative Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, Kompas, Jakarta, 2007.

Martin Roestamy, Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing, Alumni, Bandung, 2011.

Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan Penjelasan, PT Alumi Bandung, Bandung, 2005.

Mariam Daruz Badruzaman, Hukum perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1983.

Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Muchsin H., Iktisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006.

Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia.