EKSISTENSI KUASA MENJUAL DALAM PENYELESAIAN KREDIT DEBITUR MACET MELALUI PROSES AYDA (Aset Yang Diambil Alih Oleh Bank)
Keywords:
Selling power Of Attorney, Settlement Of Bad Debtor loans, AYDA ProcessAbstract
This study discusses the existence of the power of attorney to sell and the authority of creditors in the deed of attorney to sell as part of the settlement of bad debtor loans through the AYDA process, as well as the importance of legal certainty of the deed of attorney to sell. In the first analysis, we understand the role and implications of the power of attorney to sell and the rights and authorities of creditors in carrying out the deed of sale. The second analysis highlights the urgency of legal certainty in the deed of sale to ensure transparency, fairness, and optimal protection in the settlement of bad debtor loans. Both provide in-depth insight into legal aspects and build public confidence in the debtor's credit settlement system through the AYDA process. The method used is juridical normative which aims to find the conformity of the rule of law with legal norms; the conformity of legal norms with legal principles; and the conformity of actions with legal norms or legal principles The result of this study is that the settlement of the debtor's credit through the AYDA process requires good regulation and protection of the debtor's rights. Clear regulation, close supervision, awareness-raising and periodic evaluations are important for a fair, effective and balanced settlement. Legal certainty in the power of Attorney Act is also important. Such legal clarity ensures fairness, protection of debtors ' rights, and builds public confidence in the banking system.
Downloads
References
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Bogor, 2011.
Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank Dan Lembaga Bukan Bank, PT.Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.
Adrian Sutedi, Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum Yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010.
Anton Suyatno, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Kencana (Divisi Dari Prenadamedia Group) , Jakarta, Ed.1, 2016.
Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2021.
Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Cet.1, 2010.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, P T . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.
Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta ,Rineka Cipta, 2001.
Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Djaja S. Meliala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tarsito, Bandung, 1982.
---------Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan I, 2008.
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Edy Putra Tje’aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986.
Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Guse Prayudi, Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang, Merkid Press, Yogyakarta, 2008.
--------- Seluk Beluk Perjanjian, Pustaka Pena, Yogyakarta,2007.
Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Surabaya, 2010.
Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, Yogyakarta, 1984.
Hartono Soerjopratiknjo, Perwakilan Berdasarkan Kehendak, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.
Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.2, 1998.
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2008.
---------Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.2, 2008.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005.
Herowati Poesoko, Parate Executie Objek Hak Tanggungan, Laksbang Pressindo, Yogyakarta Cet.2, 2008.
Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
Iswi Hariyani, Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
Iswi Hariyani dan Serfiyanto, Resi Gudang : Sebagai Jaminan Kredit Dan Alat Perdagangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung, 2004.
Kasmir, Manajemen Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
--------- Dasar-Dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2006.
--------- Dasar-Dasar Perbankan, Cetakan X, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 1990.
Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan , Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
Mariam Darus Bardrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Moch Isnaeni. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, (BPFE Yogyakarta), Cet.1, 2002.
Muhammad Abdulkadir dan Murniati Rilda, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
-------- Hukum Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang , Erlangga, Jakarta, 2013.
O.P. Simorangkir, Kamus Perbankan, Bina Aksara, Bandung, 1989.
O.Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.