Penanaman Modal Pada Sektor Ketenagalistrikan yang Dikuasai Negara Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal
DOI:
https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3476Keywords:
Sektor Ketenagalistrikan, Penguasaan Negara, Penanaman ModalAbstract
The issuance of the Job Creation Law has had an impact on investment in the electricity sector in Indonesia. This impact has resulted in changes to business fields or types of businesses previously in the electricity sector for foreign investors requiring certain requirements to be met. However, with the issuance of the job creation law, foreign investors were given the opportunity to invest as much as possible in the electricity sector and were even given incentives; this opportunity was also felt by domestic investors. This role needs to be balanced with the presence of the state, which has so far been carried out by the state in the electricity sector, with the presence of PLN, which provides electricity to the community. With a doctrinal approach, this research links previous research related to investment in national treatment principles and investment in the electricity sector. In this article, we analyze investment regulations in the state-controlled electricity sector based on investment laws, which in conclusion is investment controlled by the state by PLN in the context of providing electricity to the public, but the private sector (Foreign Investment and Domestic Investment) participates in supporting the provision made by PLN
Downloads
References
Ansari, Insa, M. (2017). BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan. Jurnal Konstitusi, 14(2).
Ansari, Insa, M. (2017). Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Korporasi. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(3).
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021 tersedia pada https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/8411a-20170531-peluang-investasi-djk-kesdm-2017-2021-indonesian-version-final.pdf, diakses pada tanggal 01 Oktober 2024.
Dwiesta, Afghania. (2017). Indonesia’s Energy Security: Are We Securing It Right? Lesson Learned From The EU. Indonesia Law Review, 7(3).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembina Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, 2020, diakses pada tanggal 1 September 2024.
Manan, Abdul. (2014). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Ekonomi. Kencana Prenada Media Group.
Masitah, Aris, D., Munandar, Suhartana, L. W. P. Perubahan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Jurnal Education and development institusi pendidikan Tapanuli Selatan, 10(2).
Misbahuddin, Muhammad. (2021). Tinajaun Hukum Kebijakan Investasi dalam Pengelolaan Blok Mahakam terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1.
Muda, Iskandar. (2011). Konstitusional Mengenai Kekuasaan Negara dalam Kegiatan Penanaman Modal (Analisis Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007). Jurnal Konstitusi, 8(6).
Mustika, Anggie, D. (2021). Peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur Mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asingdalam Konteks Pembangunan Ekonomi Nasional. Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, 8(1).
Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 LN Tahun 2021 No. 61 sebagaimana diubah oleh Perpres Nomor 49 Tahun 2021 LN Tahun 2021 No. 128.
Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan bidang usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Perpres Nomor 44 Tahun 2016. LN Tahun 2016 No. 67.
Permana, Satria, A. (2009). Penerapan Prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009.
PT PLN (Persero)., “Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tersedia PT PLN (Persero) 2021-2030”, pada https://web.pln.co.id/statics/uploads/2021/10/ruptl-2021-2030.pdf, diakses pada tanggal 06 Oktober 2024.
Rajagukguk, Erman. (2022). Hukum Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Rajawali pers, Cet 1.
Setiawan, Desky. (2022). Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2.
Setiawan, Heru. (2011). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap PT PLN (Persero) dan peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan. Tesis Magister Fakultas Hukum Indonesia 2011.
Sornarajah, M. (2010). The International Law on Foreign Investment. United States of America by Cambridge University Press.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tersedia pada https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf, diakses pada tanggal 06 Oktober 2024.
Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003. LN tahun 2003 No. 70 TLN No. 4297.
Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. LN Tahun 2022 No. 238 TLN No. 6841.
Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, UU Nomor 30 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 133 TLN No. 5052.
Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 67 TLN No. 4724.
Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tersedia pada https://rispub.law.ugm.ac.id/2020/11/06/kertas-kebijakan-catatan-kritis-terhadap-uu-no-11 tahun-2020-tentang-cipta-kerja/ diakses pada tanggal 8 September 2024.
Wibisana, Gunawan, A. Et al. (2023). Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Wijaya, Yuliyanti, B., Syahuri, T. (2021). Penguasan Negara dan Penguasaan Khusus terhadap BUMN Sektor Ketenagalistrikan ditinjau dari perspektif kustitusional; Studi Tentang Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(1).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Afganovic Mujadid Ashilah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
