Aspek Hukum Investasi Dalam Pembangunan Pabrik Sel Baterai oleh PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3475Keywords:
Foreign Direct Investment (FDI), Perjanjian Negara dengan Swasta Asing, Electric Vehicle EcosystemAbstract
One of the driving factors of Indonesia's economic growth is investment, both domestically and abroad. Through Law Number 25 of 2007 concerning Investment, as amended in part by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the government has enacted laws that support the investment climate, including the application of the principle of non-discrimination from the World Trade Organization (WTO) to facilitate licensing through the Online Single Submission (OSS). A notable example is the joint venture between South Korea's Hyundai Motor Company and LG Energy Solution, which established PT HLI Green Power, a battery cell plant for electric vehicles in Indonesia, categorized as horizontal Foreign Direct Investment (FDI). This research method uses a normative legal approach, with analysis based on laws and regulations, especially Law Number 25 of 2007 concerning Investment, and related scientific literature. The results of this study indicate that investments made by foreign companies bring economic benefits, technology transfer, increased skills of local workers, and support Indonesia's development goals in the electric vehicle ecosystem. Bilateral relations through the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) strengthen this framework of cooperation, with dispute resolution mechanisms regulated both nationally and internationally. The conclusion of this study is that the policies and strategic steps taken by the government have succeeded in attracting foreign investors and providing a positive impetus for Indonesia's long-term economic development.
Downloads
References
Dampak Kebijakan Hilirisasi, https://maritim.go.id/detail/hilirisasi-nikel-sebagai-langkah-awal-transformasi-dan-akselerasi-perekonomian-indonesia, diakses pada tanggal 29 September 2024.
Daniella, M. D., Putra, W. T., & Kurniawan, E. W. (2019). Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak. Notaire, 2(2).
Dokumen IK-CEPA, https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/ikcepa/dispute-settlement.pdf, diakses pada tanggal 30 September 2024.
Groundbreaking Pabrik Sel Baterai PT HLI Green Power, https://nikel.co.id/2024/03/19/menteri-bahlil-ungkap-produksi-baterai-listrik-hingga-investasi-vale/, diakses pada tanggal 30 September 2024.
Hernawati, R. A. S. & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 4(1).
Insentif Pemerintah Indonesia kepada Korea Selatan, https://finance.detik.com/industri/d-7421039/hyundai-dapat-insentif-garap-proyek-di-ri-menteri-korea-terima-kasih-ke-jokowi#google_vignette, diakses pada tanggal 30 September 2024.
Ismail, A. & Mulyaman, D. (2021). Hyundai Investment on Electric Vehicles in Indonesia: A Push and Pull Factors Analysis. Intermestic Journal of International Studies, 5(2).
Jonaedi, E. & Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Pertama, Prenadamedia Group.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Nathalia, B. (2023). Analisis Yuridis Aspek Hukum Investasi Dalam Kerjasama Internasional antara Indonesia dengan China pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, 14(4).
Nuarta, N. (2024). Kebijakan Hukum Pengaturan Penggunaan Kendaraan Listrik Dalam Penguatan Ketahanan Energi Nasional. Jurnal Preferensi Hukum, 5(2).
Panjaitan, H. (2003). Hukum Penanaman Modal Asing. Jakarta: Ind-Hill Co.
Pelaksanaan Hubungan Bilateral Indonesia dengan Korea Selatan, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5788/memasuki-dekade-kelima-hubungan-bilateral-indonesia-korea-selatan-terus-ditingkatkan-khususnya-di-bidang-industri-perdagangan-dan-transisi-energi, diakses pada tanggal 27 September 2024.
Penandatanganan IK-CEPA, https://ftacenter.kemendag.go.id/ik-cepa, diakses pada tanggal 27 September 2024.
Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution, https://kemlu.go.id/seoul/id/news/14917/penandatanganan-mou-kerja-sama-investasi-industri-sel-baterai-antara-konsorsium-korsel-dengan-pemerintah-indonesia-dan-pt-industri-baterai-indonesia-ibi, diakses pada tanggal 28 September 2024.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Peringkat Ease of Doing Business Indonesia menurut World Bank, https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/indonesia, diakses tanggal 25 September 2024.
Permana, A. S. (2009). Penerapan Prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009).
Persentase Produksi Nikel Indonesia, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8463/potensi-mineral-indonesia-kunci-sukses-di-industri-kendaraan-listrik?lang=1, diakses pada tanggal 30 September 2024.
Pertumbuhan Tingkat Investasi Nikel, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4m1k0j7vro, diakses pada tanggal 29 September 2024.
Radhica, D. D. dan Wibisana, R. A. A. (2023). Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia. Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies, 7(1).
Rafely, V. P. (2023). Perlindungan Investor Asing Pasca Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Unes Law Review, 5(4).
Realisasi Investasi Triwulan II 2024 https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi, diakses pada tanggal 29 September 2024.
Rencana Proyek Pengembangan Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik, https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/bukti-nyata-hilirisasi-nikel-indonesia-siap-produksi-massal-baterai-kendaraan-listrik-pada-april-2024, diakses pada tanggal 28 September 2024.
Rencana PT HLI Green Power, https://oto.detik.com/mobil-listrik/d-7420151/pabrik-baterai-mobil-listrik-terbesar-di-asia-tenggara-diresmikan-jokowi-hari-ini, diakses pada tanggal 28 September 2024.
Sornarajah, M. (2010). The International Law on Foreign Investment, Third Edition. United Kingdom: Cambridge University Press.
Tipe-Tipe Foreign Direct Investment, https://www.angelone.in/knowledge-center/share-market/types-of-fdi#:~:text=Foreign%20Direct%20Investment%20(FDI)%20presents,investment%20strategy%20to%20specific%20goals, diakses pada tanggal 29 September 2024.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Welfin, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia pada Perusahaan Joint Venture dalam Perusahaan Penanam Modal Asing. 6(2).
Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penamaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Alvianty Dwi Puspita
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.